Sertifikasi

SERTIFIKASI LULUSAN
DAN SERTIFIKASI GURU SMK

 Oleh: Sutirman

 

 PENDAHULUAN

 Pendidikan teknologi dan kejuruan di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan antara lain: (1) mutu dan kompetensi lulusan, (2) masa tunggu lulusan, (3) relevansi kurikulum dengan kebutuhan pengguna lulusan, (4) kesesuaian program keahlian yang ada dengan tuntutan industri, (5) keperdulian industri terhadap pendidikan teknologi dan kejuruan yang rendah, (6) sarana dan prasarana pembelajaran yang kurang memadai, (7) akreditasi, (8) kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, dan (9) sertifikasi (Basuki Wibawa, 2005). Dari beberapa permasalahan di atas, masalah sertifikasi menjadi daya tarik tersendiri untuk dibicarakan karena terkait dengan upaya peningkatan kualitas dan kesejahteraan sumber daya manusia. Dalam upaya peningkatan dan standarisasi kualitas sumber daya manusia dalam bidang pendidikan teknologi dan kejuruan, sertifikasi dibedakan menjadi sertifikasi lulusan dan sertifikasi guru.

Sertifikasi lulusan merupakan upaya untuk menjamin terpenuhinya standar kompetensi kerja yang dikuasai oleh lulusan pendidikan teknologi dan kejuruan. Sertifikasi lulusan dilakukan melalui uji kompetensi kerja yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional (SKKN). Sedangkan sertifikasi guru adalah proses pemberian  sertifikat  pendidik kepada guru yang bertugas sebagai guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling, dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan  pendidikan. Pelaksanaan Sertifikasi Guru merupakan salah satu wujud implementasi dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

 

SERTIFIKASI LULUSAN

Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa suatu produk, proses, atau jasa memenuhi persyaratan yang ditentukan (Basuki Wibawa, 2005). Menurut Badan Standarisasi Nasional, sertifikasi merupakan rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang, jasa, proses, sistem dan personel, yang bertujuan memberikan jaminan tertulis dari lembaga sertifikasi, lembaga pelatihan, lembaga inspeksi dan laboratorium, untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem dan personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan (2001). Sertifikasi meliputi: (1) sistem manajemen mutu, (2) sistem manajemen lingkungan, (3) produk, (4) personel, (5) inspeksi, (6) sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point), (7) pengujian, (8) kalibrasi, (9) sistem pengolahan hutan lestari, (10) pelatihan, (11) manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, dan (12) barang standarisasi lainnya sesuai kebutuhan (Basuki Wibawa, 2005). Setiap lembaga sertifikasi memiliki aturan tersendiri mengenai prosedur dan persyaratan sertifikasi.

Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai calon tenaga kerja membutuhkan sertifikasi sebagai jaminan kompetensi kerja yang dimiliki. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang di tetapkan. Sertifikasi lulusan SMK dilakukan dalam bentuk sertifikasi kompetensi kerja. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikasi kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar kompetensi kerja nasional Indonesia/dan atau internasional. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan Lembaga Sertifikasi Profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan kelembagaan sertifikasi standar tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam surat keputusan menteri tenaga kerja RI Nomor KEP-233/MEN/2002 tahun 2002 tertanggal 31 Desember 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kelembagaan Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja Nasional. Dalam keputusan tersebut disebutkan bahwa standar kompetensi tenaga kerja ditetapkan melalui konvensi penetapan standar, dan untuk melaksanakan standar kompetensi tenaga kerja tersebut perlu dibentuk lembaga sertifikasi kompetensi tenaga kerja nasional.

 

Badan Nasional Sertifikasi Profesi

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan pembentukan Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang independen untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja, baik yang berasal dari lulusan pelatihan kerja dan/tenaga kerja yang telah berpengalaman. Badan Nasional Sertifikasi Profesi tersebut sangat diperlukan sebagai lembaga yang mempunyai otoritas dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan sertifikasi kompetensi kerja secara nasional. Dengan demikian, maka akan dapat dibangun suatu sistem sertifikasi kompetensi kerja nasional yang diakui oleh semua pihak. Keberadaan Badan Nasional Sertifikasi Profesi sebagaimana dimaksud di atas juga sangat penting dalam kaitannya dengan penyiapan tenaga tenaga kerja Indonesia yang kompetitif menghadapi persaingan di pasar kerja global. Disamping itu, dengan adanya Badan Nasional Sertifikasi Profesi akan memudahkan kerja sama dengan institusi-institusi sejenis di negara-negara lain dalam rangka membangun saling pengakuan terhadap kompetensi tenaga kerja masing-masing negara.

Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam bidang sertifikasi tenaga kerja di Indonesia dibentuk dengan Peraturan Pemerintah No.23 tahun 2004 dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BNSP mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Guna terlaksananya tugas sertifikasi kompetensi kerja BNSP dapat memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.

Meskipun sertifikasi kompetensi kerja dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Badan Nasional Sertifikasi Profesi, namun karena ruang lingkup kompetensi kerja sangat luas dan tersebar di berbagai sektor, maka diperlukan adanya lembaga sertifikasi profesi yang berfungsi sebagai kepanjangan tangan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja. Lembaga yang dimaksud adalah lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau telah diakui oleh lembaga internasional seperti asosiasi-asosiasi profesi atau lembaga sertifikasi profesi milik pemerintah dan swasta yang telah diakui keberadaannya oleh lembaga internasional. Lembaga Sertifikasi Profesi tersebut tetap melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja sesuai dengan bidangnya tanpa harus mendapatkan lisensi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dari BNSP. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Lembaga Sertifikasi Profesi harus berkoordinasi dengan BNSP.

Pembentukan BNSP merupakan bagian integral dari pengembangan paradigma baru dalam sistem penyiapan tenaga kerja yang berkualitas. Sistem penyiapan tenaga kerja dalam format paradigma baru mengacu kepada dua prinsip yang menjadi dasar, yaitu: pertama, penyiapan tenaga kerja didasarkan atas kebutuhan pengguna (demand driven); dan kedua, proses diklat sebagai wahana penyiapan tenaga kerja dilakukan dengan menggunakan pendekatan pelatihan berbasis kompetensi.

 

SERTIFIKASI GURU

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen  menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  Guru profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat pendidik.

Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersebut mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Sebagai tenaga profesional, guru diharapkan dapat berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran dan berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

Dasar Hukum 

Dasar hukum yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi  guru dalam jabatan adalah :

  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar  Nasional Pendidikan.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru.

 

Pola Sertifikasi Guru

Menurut Permendiknas No. 11 Tahun 2011, sertifikasi guru dilakukan melalui:  penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru, pemberian sertifikat pendidik secara langsung, serta pendidikan profesi guru. Sedangkan untuk guru dalam jabatan, sesuai dengan pedoman penetapan peserta sertifikasi guru tahun 2011, sertifikasi dilakukan dengan tiga pola yaitu penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profesi guru, serta pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Penilaian portofolio merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:

  1. kualifikasi akademik;
  2. pendidikan dan pelatihan;
  3. pengalaman mengajar;
  4. perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran;
  5. penilaian dari atasan dan pengawas;
  6. prestasi akademik;
  7. karya pengembangan profesi;
  8. keikutsertaan dalam forum ilmiah;
  9. pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial; dan
  10. penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan

Sertifikasi melalui portofolio diikuti oleh guru dalam jabatan yang:

  1. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV);
  2. belum memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV apabila sudah:
    a. mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun  sebagai guru; atau
    b. mempunyai golongan IV/a, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif  setara dengan golongan IV/a;
  3. telah diangkat menjadi guru sebelum tanggal 30 Desember 2005.

Sertifikasi melalui pendidikan dan latihan profesi guru diperuntukkan bagi guru yang:

  1. tidak memiliki kesiapan diri untuk penilaian portofolio;
  2. tidak lulus penilaian portofolio; dan
  3. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh sertifikat pendidik  secara langsung.

Sertifikasi melalui pemberian sertifikat pendidik secara langsung diperuntukkan bagi:

  1. guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
  2. guru kelas yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas yang diampunya dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
  3. guru bimbingan dan konseling yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang  relevan dengan tugas bimbingan dan konseling dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b;
  4. guru yang diangkat dalam jabatan pengawas pada satuan pendidikan yang sudah memiliki kualifikasi akademik S-2 atau S-3 dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan tugas kepengawasan dengan golongan paling rendah IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b; atau
  5.  guru yang sudah mempunyai golongan paling rendah IV/c, atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

 

Prinsip Sertifikasi Guru

1.    Dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel

Objektif yaitu mengacu kepada proses perolehan sertifikat pendidik yang impartial, tidak diskriminatif, dan memenuhi standar pendidikan nasional. Transparan yaitu mengacu kepada proses sertifikasi guru yang memberikan peluang kepada para pemangku kepentingan pendidikan untuk memperoleh akses informasi tentang proses dan hasil sertifikasi guru. Akuntabel merupakan proses sertifikasi guru yang dipertanggungjawabkan kepada pemangku pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik.

2.    Berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan nasional melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru

Sertifikasi guru merupakan upaya Pemerintah dalam meningkatkan mutu guru yang diiringi dengan peningkatan kesejahteraan guru. Guru yang telah lulus uji sertifikasi guru dan memenuhi syarat lain sesuai dengan ketentuan akan diberi tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok sebagai bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan-pegawai negeri sipil (bukan PNS/swasta). Dengan peningkatan mutu dan kesejahteraan guru maka diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

3.    Dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan

Program sertifikasi pendidik dilaksanakan dalam rangka memenuhi  amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.

4.    Dilaksanakan secara terencana dan sistematis

Agar pelaksanaan program sertifikasi guru dapat berjalan dengan  efektif dan efisien harus direncanakan secara matang dan sistematis. Sertifikasi guru mengacu pada kompetensi guru dan standar kompetensi guru. Kompetensi guru mencakup empat kompetensi pokok yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sedangkan standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang kemudian dikembangkan menjadi kompetensi guru TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran.  Untuk memberikan sertifikat pendidik kepada guru, dilakukan melalui uji kompetensi dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada guru yang memenuhi persyaratan.

5.    Jumlah peserta sertifikasi guru ditetapkan oleh pemerintah

Untuk alasan keefektifan dan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru  serta penjaminan kualitas hasil sertifikasi guru, jumlah peserta pendidikan profesi dan uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah. Berdasarkan jumlah yang ditetapkan pemerintah tersebut, maka disusunlah kuota guru peserta sertifikasi guru untuk masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan dan penetapan kuota tersebut didasarkan atas jumlah data individu guru per Kabupaten/Kota yang masuk di pusat data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

 

Urutan Prioritas Penetapan Peserta

Penetapan peserta sertifikasi guru dalam jabatan didasarkan pada urutan prioritas yang meliputi:

1.    Masa kerja sebagai guru

Masa kerja dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS.

Contoh perhitungan masa kerja (Sumber: Pedoman Penetapan Peserta Sertifikasi tahun 2011):

Contoh 1

Guru “G” adalah seorang guru PNS yang memiliki masa kerja selama 10 tahun 5 bulan, namun guru “G” tersebut sebelum diangkat PNS telah mengajar sebagai tenaga honorer di sebuah SD selama 5 tahun 2 bulan.  Masa kerja guru “G” dihitung kumulatif semenjak yang bersangkutan bertugas sebagai guru yaitu 15 tahun 7 bulan.

Contoh 2

Guru “R” adalah guru bukan PNS yang sudah bekerja di beberapa SMP swasta sejak bulan Januari 1990 sehingga jika dihitung secara kumulatif masa kerja guru “R” sampai bulan Juni 2011 adalah 18 tahun 6 bulan.  Namun, guru “R” tersebut pada tahun 2005-2011 tidak mengajar selama 24 bulan karena alasan keluarga.  Masa kerja guru “R” sesungguhnya adalah 16 tahun 6 bulan setelah dikurangi 24 bulan tidak mengajar. Bagi guru bukan PNS harus ada bukti fisik bahwa yang bersangkutan mengajar pada sekolah tersebut.

2.    Usia 

Usia dihitung berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun kelahiran yang tercantum dalam akta kelahiran atau bukti lain yang sah.

3.    Pangkat/Golongan

Pangkat/golongan adalah pangkat/golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai peserta sertifikasi guru. Kriteria ini adalah khusus untuk guru PNS atau guru bukan PNS yang telah memiliki SK Inpassing.

4.    Beban kerja

Beban kerja adalah jumlah jam mengajar tatap muka per minggu yang diemban oleh guru saat didaftarkan sebagai peserta sertifikasi guru.

5.    Tugas tambahan

Tugas tambahan adalah jabatan atau tugas yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta sertifikasi guru. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Ketua Program/Jurusan, Kepala Laboratorium, Kepala Bengkel, Kepala Unit Produksi Satuan Pendidikan, Kepala Perpustakaan Sekolah, atau Ketua Program Keahlian.

6.    Prestasi kerja

Prestasi kerja adalah prestasi akademik dan atau non akademik yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Di samping itu, prestasi kerja termasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

 

Lembaga Terkait

Pelaksanaan sertifikasi guru dalam jabatan melibatkan beberapa instansi terkait yaitu: (1) Ditjen PMPTK, (2) LPTK, (3) LPMP, (4) Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, dan (5) Guru.

Sertifikasi  diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Menteri. Perguruan tinggi tersebut harus memiliki program studi kependidikan yang relevan dengan bidang studi/mata pelajaran guru yang di sertifikasi. Perguruan tinggi penyelenggara Sertifikasi dapat didukung oleh perguruan tinggi yang memiliki program studi terakreditasi yang relevan dengan bidang studi/matapelajaran guru yang di sertifikasi. Penyelenggaraan Sertifikasi oleh perguruan tinggi dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru yang ditetapkan oleh Menteri.

 

PENUTUP

Sertifikasi merupakan upaya yang penting dilakukan untuk menjamin kualitas tenaga kerja. Jaminan kualitas kompetensi tenaga kerja lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau lembaga pelatihan lainnya dilakukan dengan Sertifikasi Kompetensi Kerja yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi di bawah koordinasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi.

Upaya untuk menjamin kualitas kompetensi guru dilakukan dengan sertifikasi guru dalam jabatan. Sertifikasi guru dalam jabatan dilakukan dengan tiga pola yaitu: penilaian portofolio, pendidikan dan latihan profefsi guru, serta pemberian sertifikasi profesi secara langsung.

2 Komentar pada “Sertifikasi”


  1. Salam Pak Tirman

    Blognya bagus dan informatif.
    Kami juga mendukung adanya sertifikasi kompetensi untuk segala bidang kerja

    salam,
    TUK K3 BNSP
    Transafe Indonesia


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 27 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: